BEKASI.POJOKSATU.id – Ketua Umum LSM Masyarakat Peduli Investor (MPI) Doktor Anwar Musyadad menyoroti permasalahan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi.
Keberadaan ribuan pabrik multinasional, tak berdampak terlalu besar bagi masyarakat sekitar kawasan industri. Karena, merrka masih kesulitan untuk mencari kerja di wilayah industri terbesar di Asia Tenggara itu.
“Ini permainan semua oknum, di perusahaan level-level manajer, hingga pemerintah yang bermain. Mereka lebih memilih merekrut tenaga kerja dari luar,” kata Anwar Musyadad dari keterangan persnya, Senin, 8 Juli 2024.
Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini menilai oknum-oknum tersebut mengeruk keuntungan dari perekrutan tenaga kerja.
“Makanya banyak yang memilih tenaga kerja dari luar,” kata dia.
Jika hal tersebut dapat diberantas pemerintah, Anwar meyakinu masyarakat Kabupaten Bekasi bisa berpeluang mendapatkan kerja di lingkungan perusahaan sekitarnya.
Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 masih tumpul menurut Anwar, ini terlihat dari mayoritas perusahaan memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja luar daerah.
“Sampai saat ini kita belum lihat ada perusahaan yang disanksi akibat tak mematuhi perda itu. Kalau perda itu dijalankan, pasti banyak yang melanggar,” ucap dia.
Satuan tugas (Satgas) tenaga kerja yang dibentuk Pemerintah Kabupaten juga dinilai tak bertaji. Anwar berpendapat seharusnya satgas itu melibatkan unsur-unsur masyarakat di sekitar kawasan.
“Satgas harusnya melibatkan masyarakat, bukan hanya Apindo dan Kadin. Itu kan memang mereka yang berkecimpung di kawasan, jadi tidak fair, tidak akan berjalan,” papar dia.
LSM MPI memastikan akan memperjuangkan hak-hak warga sekitar kawasan untuk kesempatan kerja hingga kesempatan usaha.
“Ini menjadi perhatian kami, dan akan kami terus perjuangkan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama merebut hak-hak kita warga sekitar perusahaan,” demikian kata dia.***
